Palembang — Cmnsumsel.com Lonjakan harga minyak dunia yang telah menembus angka 100 dolar per barel memicu kekhawatiran serius terhadap stabilitas ekonomi nasional, khususnya terkait beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kondisi ini mendapat sorotan dari Kepala Bidang (KABID) Lingkungan Hidup Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palembang, M. Rizki Alzani.
Dalam RAPBN 2026, pemerintah menetapkan asumsi harga minyak dunia sebesar 70 dolar per barel. Namun realitas di pasar global menunjukkan harga telah menembus angka 100 dolar per barel. Artinya terdapat selisih sekitar 30 dolar per barel yang berpotensi menjadi beban tambahan yang tidak kecil bagi negara.
Dengan asumsi kurs dolar sekitar Rp17.000 dan konversi 1 barel setara 159 liter, harga minyak mentah per liter diperkirakan sudah mencapai sekitar Rp10.600 bahkan sebelum melalui proses pengolahan. Angka ini bahkan sudah berada di atas harga BBM subsidi seperti Pertalite.
M. Rizki Alzani menilai kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah karena berpotensi memperbesar beban subsidi energi dan menimbulkan dilema kebijakan.
“Jika harga minyak dunia terus berada di atas asumsi APBN, maka pemerintah akan dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama berat: menaikkan harga BBM atau memangkas anggaran program lain. Kedua pilihan ini tentu akan berdampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Rizki juga menyoroti kemungkinan terganggunya program-program prioritas pemerintah jika tekanan fiskal terus meningkat, termasuk program sosial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan berbagai program kesejahteraan lainnya.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan kebijakan jangka pendek setiap kali harga minyak dunia naik. Negara harus segera melakukan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
“HMI Cabang Palembang mendesak pemerintah untuk memperbaiki tata kelola subsidi energi agar lebih tepat sasaran, meningkatkan efisiensi anggaran, serta mempercepat transisi menuju energi alternatif. Jangan sampai ketergantungan terhadap energi fosil terus menjadi bom waktu bagi ekonomi nasional,” tegasnya.
HMI Cabang Palembang juga mengingatkan agar pemerintah tetap mengedepankan kepentingan masyarakat kecil dalam setiap kebijakan energi yang diambil.
“Rakyat tidak boleh terus menjadi pihak yang paling menanggung dampak dari fluktuasi harga energi global. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat,” tutup Rizki.
