Muba, cmnsumsel.com- Aliansi Mahasiswa Pemuda Musi Banyuasin (AMPUBA) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemkab Muba pada hari ini. Aksi yang diberi judul “Aksi Jilid 2” ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang menuntut transparansi dan penindakan tegas terhadap kasus dugaan korupsi di PT Muba Elektrik Power (MEP) dan Petro Muba, Kamis (12/06/2025).
Dalam aksi ini, para mahasiswa dan pemuda membawa berbagai tuntutan, seperti pemecatan Direktur Petro Muba dan PT MEP, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya alam, serta penindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi.
Koordinator Aksi AMPUBA, Chandra, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa dan pemuda terhadap kondisi daerah mereka. “Kami tidak akan diam saja melihat kinerja buruk dari Direktur Petro Muba dan PT MEP yang telah merugikan negara dan masyarakat Musi Banyuasin,” ujarnya.
Aksi ini berjalan dengan tertib dan damai, dengan para mahasiswa yang membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan mereka.
Pihak pemerintah kabupaten telah berjanji untuk menindaklanjuti tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh AMPUBA, pada aksi pertama akan tetapi di aksi jilid 2 ini, tidak ada satupun perwakilan dari Pemkab Muba yang berani hadir untuk menerima point tuntutan nya.
“Seluruh pejabat di Pemkab muba pengecut, tidak ada yang berani keluar, apakah mereka memang sengaja untuk membiarkan hal ini terjadi, atau memang dilindungi”, tegas Chandra.
Tuntutan AMPUBA:
1. APAKAH PEMKAB MUBA SUDAH MEMPEDOMANI PANCASILA DALAM TINDAK TANDUK KEBIJAKANNYA?
2. DALAM UPAYA UNTUK MENJALANKAN AZAS DIDALAM PANCASILA, KAMI MEMINTA KEPADA BAPAK BUPATI MUSI BANYUASIN H,.TOHAT OHET, UNTUK MENGEVALUASI DAN MEMECAT SELURUH JAJARAN DARIB UMD (PETRO MUBA) DAN ANAK PERUSAHAAN BUMD (PT MUBA ELEKTRIK POWER), KARENA TIDAK BECUS DALAM PENEGELOLAAN KEUANGAN SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA SEPERTI DARI HASIL PEMERIKSAAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN (BPK) MENEMUKAN TIGA DARI LIMA BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN REGULASI, SEHINGGA TERDAPAT TEMUAN, DALAM PEMERIKSAAN SEMESTER (IHPS) II TAHUN 2024 YANG DISERAHKAN KETUA BPK RI ISMA YATUN DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI TANGGAL 27 MEI 2025.
3. MEMINTA BAPAK BUPATI TOHA TOHET UNTUK MEMECAT DIREKTUR PETRO MUBA KARENA TIDAK MELAKSANAKAN KEGIATAN-KEGIATAN PENGANGKATAN DAN PENGANGKUTAN MINYAK SESUAI PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN PT PERTAMINA EP, MELAINKAN DIALIHKAN SELURUH PEKERJAAN KEPADA PT OLPE DAN KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU. SEHINGGA PT PETRO MUBA HANYA MENERIMA KOMISI ATAS PEMBAYARAN DARI PT PERTAMINA EP.
4. MEMINTA BAPAK BUPATI TOHA TOHET UNTUK MEMECAT DIREKTUR PT MUBA ELECTRIC POWER (PT MEP), YANG TIDAK MEMILIKI STRATEGI PENAGIHAN ATAU SECARA TIDAK AKTIF MELAKUKAN PENAGIHAN ATAS TUNGGAKAN PELANGGAN SEBESAR RP 43,31 MILIAR. DAN PT MUBA ELECTRIC POWER (PT MEP) JUGA DISINYALIR MELAKUKAN PEMAHALAN HARGA ATAS PENGADAAN MATERIAL DAN AKSESORIS LISTRIK.
– Pemecatan Direktur Petro Muba dan PT MEP
– Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya alam
– Penindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi
Hasil Aksi:
pihak Pemkab Muba tidak ada yang berani menemui masa aksi AMPUBA berharap bahwa aksi ini dapat menjadi langkah awal bagi perubahan yang lebih baik di Musi Banyuasin. Akan tetapi aksi kalis ini tidak diindahkan.
