Prabumulih, Cmnsumsel.com — Kebijakan kontroversial yang dikeluarkan oleh Wali Kota Prabumulih menuai sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat. Kali ini, sorotan datang dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), yang menilai adanya indikasi arogansi dalam pengambilan keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat.
Sekretaris Umum Badko HMI Sumbagsel, Indra Setiawan, dalam keterangannya menyampaikan kekecewaan atas kebijakan Pemkot Prabumulih yang dinilai tidak partisipatif dan mengabaikan aspirasi publik.
“Kebijakan yang dibuat secara sepihak, tanpa melibatkan unsur masyarakat maupun stakeholder terkait, mencerminkan sikap otoriter yang tidak selaras dengan semangat reformasi birokrasi,” tegasnya.
Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah Pencopoton Kepala Sekolah. Kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat dan lebih mengedepankan kepentingan kelompok tertentu.
Lebih lanjut, Badko HMI Sumbagsel menilai sikap Wali Kota sebagai bentuk arogansi kekuasaan. Hal ini, menurut mereka, dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan berpotensi menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat.
“Kami mengingatkan Wali Kota agar tidak semena-mena dalam menggunakan kewenangannya. Pemerintah seharusnya hadir sebagai pelayan rakyat, bukan penguasa yang anti kritik,” tambahnya.
HMI mendesak agar kebijakan tersebut segera dievaluasi dan dibuka ruang dialog yang luas antara pemerintah dengan elemen masyarakat. Mereka juga menyatakan siap mengawal isu ini hingga ke tingkat provinsi maupun nasional bila tidak ada itikad baik dari Pemkot Prabumulih.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkot Prabumulih belum memberikan tanggapan resmi atas kritik yang dilontarkan oleh Indra Setiawan Sekum Badko HMI Sumbagsel.
