Prabumulih, Cmnsumsel.com – Sejumlah organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat yang di koordinir oleh HMI Kota Prabumulih mengeluarkan pernyataan resmi sekaligus mengajak seluruh warga khususnya mahasiswa untuk ikut serta dalam aksi damai menolak arogansi pejabat yang rencananya digelar di depan Kantor DPRD Prabumulih pada hari Senin, 22 September 2025.
Aksi ini bermula dari insiden pencopotan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Prabumulih yang diduga terkait dengan teguran yang diberikan kepada salah satu siswa yang merupakan anak dari Walikota Prabumulih.
Kasus ini menjadi perhatian luas karena dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan arogansi pejabat yang tidak menghargai prinsip keadilan dan profesionalitas dalam dunia pendidikan.
Kejadian ini semakin memanas setelah Walikota Prabumulih mengeluarkan video klarifikasi yang beredar luas di media sosial.
Dalam video tersebut, Walikota berusaha menjelaskan alasan di balik pencopotan Kepala Sekolah, namun pernyataannya justru menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa klarifikasi tersebut tidak menjawab inti persoalan dan malah memperlihatkan sikap kurang terbuka dan transparan dari pejabat yang bersangkutan.
Menanggapi situasi ini, HMI dan berbagai elemen mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Prabumulih bersama organisasi masyarakat sipil menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk arogansi pejabat yang mengancam independensi dunia pendidikan dan menyalahi prinsip demokrasi.
Mereka menuntut DPRD Kota Prabumulih segera mengambil tindakan nyata dengan memanggil Walikota menggunakan hak interpelasi untuk menjelaskan secara langsung dan transparan kasus pencopotan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 tersebut.
Koordinator aksi yang tidak ingin menyebutkan namanya menyampaikan, “Kami mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk bersatu menyuarakan penolakan terhadap arogansi ini. Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa dan tidak boleh diintervensi oleh kepentingan pribadi maupun politik. DPRD harus berani menjalankan fungsi pengawasannya agar kasus ini tidak berlarut-larut dan memberikan efek jera bagi pejabat yang melanggar.”
Aksi yang akan digelar di halaman Kantor DPRD Prabumulih ini dipastikan berlangsung damai dengan membawa berbagai tuntutan yang jelas, termasuk permintaan agar DPRD segera menjalankan hak interpelasi untuk memanggil Walikota. Para peserta aksi juga berencana membacakan pernyataan sikap dan menuntut adanya transparansi dalam pengelolaan pemerintahan serta perlindungan terhadap dunia pendidikan di Kota Prabumulih.
Selain itu, mereka juga mengajak masyarakat luas untuk memantau perkembangan kasus ini serta terus mengawal proses politik yang berlangsung agar tidak ada penyalahgunaan wewenang pejabat yang merugikan publik.
Dengan momentum aksi ini, diharapkan DPRD Prabumulih dapat menunjukkan komitmen kuat sebagai wakil rakyat yang mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menjaga nilai-nilai demokrasi serta keadilan di Kota Prabumulih.
