Jakarta, Cmnsumsel.com – Praktisi hukum dari JHW Law Firm, Widodo, S.H., menilai Indonesia tengah menghadapi ironi besar dalam era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Meski secara prosedural demokrasi berjalan, namun secara substansial masih jauh dari harapan rakyat.
“Rakyat bisa memilih, berbicara, bahkan mengkritik. Tetapi faktanya demokrasi lebih banyak memberi ruang pada elite ketimbang menghadirkan kesejahteraan rakyat,” ujar Widodo dalam keterangannya, Rabu (24/9).
Data BPS per Maret 2025 mencatat sebanyak 23,85 juta penduduk masih hidup dalam kemiskinan. Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat hanya 0,03 persen rekening dengan saldo di atas Rp5 miliar menguasai lebih dari Rp9.000 triliun simpanan nasional.
Widodo menilai ketimpangan ekstrem ini berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan terhadap demokrasi. Jika dibiarkan, rakyat bisa kehilangan keyakinan bahwa demokrasi mampu menghadirkan kesejahteraan.
“Dalam situasi itu, ruang akan terbuka bagi munculnya populisme ekstrem, politik identitas, bahkan godaan otoritarianisme dengan dalih menyelamatkan rakyat dari demokrasi yang gagal. Kesenjangan sosial adalah bom waktu,” tegasnya.
Ia pun mendesak agar Presiden Prabowo mengambil langkah konkret. Sejumlah kebijakan yang dinilainya perlu segera dijalankan antara lain: penerapan pajak progresif dan pajak kekayaan, reformasi agraria sejati, pengendalian harga kebutuhan pokok, serta pemutusan cengkeraman oligarki dalam politik dan ekonomi.
Menurut Widodo, kebijakan tersebut bukan sekadar pilihan politik, melainkan mandat konstitusi. Ia menegaskan, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan kekayaan alam dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, sementara Pasal 34 ayat (1) menegaskan negara wajib memelihara fakir miskin dan anak terlantar.
“Prabowo berada di persimpangan sejarah. Ia bisa dikenang sebagai pemimpin yang mengubah wajah demokrasi Indonesia menjadi lebih adil, atau sekadar melanjutkan tradisi elitisme. Rakyat sudah lelah menghitung kesusahannya. Kini saatnya negara memberi alasan nyata agar rakyat bisa mulai menghitung kebahagiaannya,” pungkas Widodo.
