Lubuklinggau, Cmnsumsel.com — Aktivis Sumatera Selatan, Nopran, melontarkan kritik tajam kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau atas lambannya proses penanganan kasus dugaan korupsi di tubuh Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Lubuklinggau.
Sudah berbulan-bulan berlalu sejak penggeledahan dan pemeriksaan dilakukan, namun publik belum mendengar kabar siapa yang resmi dijadikan tersangka. Padahal, kasus ini menyangkut dugaan penyalahgunaan dana pengelolaan darah dana yang semestinya digunakan untuk urusan kemanusiaan, bukan kantong pribadi.
“Kalau Kejari Lubuklinggau tak mampu menuntaskan kasus ini, lebih baik serahkan saja kursinya kepada orang yang berani! Jangan biarkan lembaga hukum kehilangan wibawa hanya karena takut pada oknum tertentu,” tegas Nopran, Kamis (6/11).
Menurut Nopran, rakyat sudah cukup sabar menunggu kinerja aparat penegak hukum, tetapi kesabaran itu bukan untuk ditukar dengan diamnya hukum. Ia menilai kasus ini menjadi ujian serius bagi integritas Kejari Lubuklinggau.
“Ini lembaga kemanusiaan, bukan perusahaan pribadi. Kalau dana kemanusiaan saja bisa dikorup, berarti nurani bangsa ini sudah bocor. Dan kalau penegak hukumnya hanya bisa menunggu tanpa bertindak, berarti hukum kita juga ikut bocor!” sindirnya.
Ia juga menyinggung hasil audit yang belum kunjung diumumkan secara resmi, padahal Kejari sebelumnya menyebut telah ada dua calon tersangka.
“Jangan pura-pura lupa! Rakyat tahu sudah ada dua nama yang katanya calon tersangka. Pertanyaannya: kenapa belum juga ditetapkan? Apa menunggu tekanan publik dulu baru berani?” ujar Nopran dengan nada tajam.
Aktivis asal Sumatera Selatan itu menegaskan bahwa pihaknya bersama jaringan masyarakat sipil akan terus mengawal kasus PMI Lubuklinggau hingga tuntas, dan tak segan melakukan aksi atau langkah hukum tambahan bila Kejari terlihat bermain mata dengan para pelaku.
“Kami akan kawal sampai selesai. Kalau Kejari main aman, kami akan bikin suara ini makin keras. Jangan biarkan lembaga kemanusiaan ternoda oleh tikus-tikus berdasi. Kalau berani korup di lembaga sosial, harusnya malu menyebut diri manusia!” tegasnya lagi.
