Jakarta, Cmnsumsel.com – Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang tetap menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah masa libur sekolah menuai sorotan serius dari publik. Program strategis nasional yang sejatinya dirancang untuk mendukung aktivitas belajar peserta didik dinilai perlu mendapatkan evaluasi mendalam ketika dijalankan saat sekolah tidak beroperasi.
Oktaria Saputra menyampaikan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa dilepaskan dari prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan ketertiban hukum. Menurutnya, meskipun tujuan MBG bersifat mulia, setiap kebijakan publik tetap harus berdiri di atas dasar regulasi yang jelas dan rasionalitas kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Ketika sekolah libur, pertanyaan publik menjadi sangat sah: kepada siapa program disalurkan, melalui mekanisme apa, dan berdasarkan aturan apa. Ini bukan soal menolak program, tetapi memastikan negara tidak keliru dalam mengelola uang rakyat,” ujar Oktaria dalam keterangannya.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan MBG di masa libur sekolah berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola apabila tidak disertai kejelasan sasaran, transparansi distribusi, serta pengawasan yang memadai. Terlebih, sejumlah daerah menerapkan skema yang berbeda-beda, yang berisiko menimbulkan ketimpangan dan kebingungan di tingkat pelaksana.
Atas dasar itu, Oktaria mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi menyeluruh terhadap Kepala Badan Gizi Nasional selaku penanggung jawab kebijakan. Pemeriksaan tersebut dipandang penting sebagai langkah konstitusional untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan kewenangan, maladministrasi, maupun pemborosan anggaran negara.
“Penegakan hukum tidak boleh dipahami sebagai kriminalisasi kebijakan. Justru pemeriksaan adalah bentuk koreksi negara agar setiap program strategis berjalan dalam koridor hukum, etika pemerintahan, dan kepentingan publik,” tegasnya.
Menurut Oktaria, negara tidak boleh membiarkan kebijakan publik berjalan tanpa evaluasi kritis, terlebih ketika menyangkut anggaran besar dan menyasar kelompok rentan. Transparansi adalah fondasi kepercayaan publik, dan kepercayaan publik adalah modal utama keberhasilan program nasional.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa MBG harus dijaga sebagai program yang bermartabat, tepat sasaran, dan bebas dari keraguan publik. “Tujuan mulia harus dijalankan dengan cara yang benar. Di situlah wibawa negara dipertaruhkan,” pungkasnya.
