Lahat, lampungvisual.com — Jembatan utama penghubung di Desa Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, ambruk pada Minggu malam (29/6). Insiden ini memuncak menjadi simbol kemarahan warga, yang selama ini terpaksa menanggung dampak lalu lintas angkutan batubara yang melintas seenaknya, melebihi kapasitas, dan mengabaikan keselamatan warga.
Jembatan ini satu-satunya akses vital bagi ribuan penduduk untuk beraktivitas sehari-hari, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan. Kini, semua terhenti total.
Ambruknya jembatan bukan sekadar kecelakaan teknis, melainkan bukti nyata pembiaran bertahun-tahun, lemahnya pengawasan, serta absennya tanggung jawab perusahaan tambang dan pemerintah untuk melindungi fasilitas publik dan hak rakyat.
“Kesabaran kami sudah habis. Bertahun-tahun kami menanggung debu, jalan rusak, polusi suara, dan kini jembatan pun roboh. Sampai kapan rakyat harus terus jadi korban keserakahan dan pembiaran?” tegas Oktaria Saputra, S.E., M.Si., Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI dan putra daerah Lahat, Senin (30/06/2025).
Masyarakat mendesak pemerintah segera bertindak nyata. Perbaikan jembatan harus diprioritaskan tanpa alasan dan penundaan. Perusahaan tambang batubara yang memakai jalur tersebut tanpa tanggung jawab pun wajib memberikan kompensasi penuh, baik untuk infrastruktur maupun pemulihan sosial ekonomi warga terdampak.
Selain itu, warga menuntut jalur khusus angkutan batubara segera direalisasikan. Tak ada lagi toleransi truk batubara melintas di jalan pemukiman warga atau fasilitas umum yang jelas tidak dirancang untuk beban berat.
Peristiwa ini juga menjadi peringatan keras bagi penegak hukum untuk tidak lagi berpangku tangan. Pelanggaran tonase, perusakan fasilitas umum, dan pembiaran kerusakan lingkungan adalah tindak pidana yang harus ditindak tegas. Siapa pun yang terlibat, baik perusahaan maupun oknum pemerintah, harus diusut dan dihukum sesuai aturan.
“Keselamatan rakyat harus di atas segalanya. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan korporasi. Pemerintah wajib berpihak pada rakyat, bukan pada pemodal,” tambah Oktaria.
Warga Lahat menegaskan, jika pemerintah terus berdiam diri, gelombang perlawanan rakyat akan semakin membesar. Suara yang selama ini diabaikan akan berubah menjadi gerakan yang menuntut keadilan, keselamatan, dan hak-hak dasar yang terus dirampas.
Rilis ini adalah peringatan keras: dahulukan keselamatan rakyat, bukan kepentingan korporasi. Jangan tunggu korban jiwa untuk bergerak.
CP: 081990062339
Oktaria Saputra
Aktivis Pemuda & Pemerhati Lingkungan Kabupaten Lahat
