Prabumulih, Cmnsumsel.com – Sejumlah mahasiswa dan elemen masyarakat akan menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Kota Prabumulih pada hari Senin, 22 September 2025.
Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap dugaan arogansi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih yang tengah menjadi sorotan publik.
Kondisi memanas setelah kasus pencopotan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Prabumulih, yang diduga terjadi karena sang kepala sekolah menegur anak dari Walikota Prabumulih.
Kejadian ini kemudian memicu kontroversi di masyarakat, apalagi setelah Walikota memberikan klarifikasi melalui sebuah video yang menuai pro dan kontra di berbagai kalangan.
Mahasiswa dan masyarakat menilai tindakan pencopotan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan arogansi pejabat yang tidak dapat dibenarkan. Mereka menilai, kepala sekolah yang seharusnya dihargai karena menjalankan tugas mendidik dan menegakkan disiplin, justru mendapat tekanan karena menegur oknum yang memiliki kedudukan politik.
“Kasus ini bukan sekadar persoalan internal sekolah, tapi merupakan cerminan buruknya tata kelola pemerintahan yang seharusnya bersikap adil dan transparan,” ujar salah satu koordinator aksi.
Dalam aksi yang rencananya akan dimulai pukul …. WIB tersebut, massa juga menuntut DPRD Kota Prabumulih menggunakan hak interpelasi untuk memanggil Walikota dan meminta penjelasan resmi terkait insiden ini.
Mereka berharap DPRD sebagai wakil rakyat dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan tegas agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di pemerintahan daerah.
Selain itu, peserta aksi juga menyerukan agar seluruh elemen masyarakat turut bersuara dan menyatukan langkah menolak arogansi pejabat yang merugikan kepentingan publik.
“Kami mengajak seluruh mahasiswa, guru, orang tua murid, dan masyarakat umum untuk hadir dan bersama-sama menuntut keadilan serta akuntabilitas,” imbuh koordinator tersebut.
Pihak DPRD Kota Prabumulih hingga saat ini belum memberikan tanggapan resmi atas rencana aksi dan tuntutan tersebut.
