Pati, Cmnsumsel.com – Aksi protes besar-besaran yang terjadi di Kabupaten Pati dinilai sebagai dampak dari pelaksanaan kebijakan yang tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat.
Akibat kebijakan tersebut, puluhan ribu warga turun ke jalan menuntut Bupati Pati, Sudewo, untuk mengundurkan diri.
Peristiwa ini dinilai sebagai peringatan bagi para kepala daerah, khususnya di Sumatera Selatan, agar sebelum menetapkan dan melaksanakan kebijakan, terlebih dahulu mendengarkan suara masyarakat.
“Ini pelajaran sangat penting bagi kita semua, ketika masyarakat sudah bersatu meneriakan ketidakadilan, mereka memiliki keberanian agar kepala daerah mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil, termasuk unjukrasa seperti yang terjadi di Kabupaten Pati,” kata Ketua DPW Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumsel, Firdaus Hasbullah, SH, MH, Rabu, (13/8/2025).
Ia menilai, ada pesan moral yang bisa dipetik dari peristiwa ini: kepala daerah tidak boleh mengabaikan aspirasi rakyat, apalagi bersikap menantang atau arogan, karena hal tersebut justru bisa memicu konflik lebih besar.
“Perlu empati, dan mendengarkan keluhan dari masyarakat lebih baik, serta dapat melalui proses dialogis dan demokratis,” ujarnya.
Firdaus Hasbullah menegaskan, jika rakyat secara kompak menyuarakan penolakan terhadap suatu kebijakan, kepala daerah sebaiknya melakukan evaluasi dan kajian dengan melibatkan masukan dari berbagai elemen masyarakat.
“Kejadian di Pati sudah membuktikan, ketika kepala daerah tidak mengedepankan dialog akhirnya perlawanan muncul dimana-mana. Hal itu jangan sampai terjadi di Sumsel yang masih menunjunjung tinggi persaudaraan dan tepo seliro yang tinggi,” tutup Wakil Ketua DPRD PALI ini.
Aksi protes tersebut terjadi di depan Kantor Bupati Pati pada Rabu (13/8/2025). Massa membawa keranda mayat dan berbagai spanduk bertuliskan ‘Lengserkan Bupati’, ‘Usut Tuntas KPK’, dan lainnya.
Situasi sempat memanas ketika Bupati Sudewo turun langsung menemui massa. Emosi warga yang memuncak membuat sejumlah orang melempar sandal jepit dan botol air mineral ke arah bupati.
Aksi ini merupakan kelanjutan dari gelombang penolakan atas kebijakan kenaikan pajak daerah hingga 250 persen. Meski kebijakan itu telah dicabut, tuntutan warga agar Sudewo mundur dari jabatannya tetap berlanjut.
